WAMENA-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) setempat mendorong solusi kenaikan harga bahan pokok atau bapok di daerah setempat.
Disperindag Papua Pegununga menggelar rapat koordinasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) delapan kabupaten daerah setempat terkait kenaikan harga avtur dan bapok.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Papua Pegunungan Melianus Kambu mengatakan rapat koordinasi ini adalah momentum strategis untuk menyatukan langkah, memperkuat sinergi dan memastikan arah kebijakan di bidang industri dan perdagangan benar-benar menjawab tantangan nyata yang dihadapi masyarakat Papua Pegunungan.
“Peran kami Disperindag sangatlah vital, dimana OPD ini bukan hanya sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Melalui dinas inilah kita memastikan ketersediaan bapok, menjaga kelancaran distribusi, mengawasi harga serta memberdayakan pelaku usaha lokal agar mampu bersaing serta mencari solusi terhadap kenaikan harga barang saat ini,” katanya di Wamena, Kamis (30/4) 2026.
Menurut dia, Disperindag baik provinsi maupun kabupaten adalah penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat sehari-hari.
“Kami menyadari Papua Pegunungan memiliki tantangan geografis yang unik. Transportasi udara masih menjadi tulang punggung distribusi sehingga kenaikan harga avtur berdampak langsung terhadap biaya logistik,” ujarnya.
Dia menjelaskan kenaikan avtur berimbas pada harga bapok di seluruh kabupaten Papua Pegunungan. Maka, koordinasi lintas kabupaten menjadi sangat penting untuk mencari solusi bagaimana kondisi ini dapat diatasi.
“Kita perlu mencari solusi bersama, mulai dari efisiensi jalur distribusi, pemanfaatan moda transportasi alternatif hingga advokasi kebijakan yang dapat meringankan beban biaya logistik. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat meminimalkan dampak kenaikan biaya dan menjaga agar masyarakat tetap memperoleh barang dengan harga yang wajar,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya akan membangun sistem pemantauan stabilitas pasokan dan harga pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Data yang akurat dan koordinasi antar kabupaten akan menjadi dasar untuk mengantisipasi gejolak harga, mencegah kelangkaan serta memastikan ketersediaan pangan bagi seluruh masyatakat. Pemantauan ini tidak bersifat reaktif, melainkan harus proaktif dan berkesinambungan sehingga kita selalu selangkah lebih maju dalam menjaga ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
