WAMENA-Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Pegunungan (Papeg) memperkuat koordinasi dengan agen premium dan minyak solar (APMS) di Wamena, Kabupaten Jayawijaya.
Ketua Komisi II DPR Papua Pegunungan Danton Giban di Wamena, Selasa mengatakan kunjungan kerja ke APMS Anwarudin Wamena untuk melihat sejauh mana kesiapan dan pelaksanaan penarapan barcode atau kode batang dalam pengisian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana APMS telah menerapkan barcode dalam pengisian BBM subsidi, karena beberapa waktu lalu pak gubernur telah meluncurkan barcode dalam pengisian BBM subsidi di Papua Pegunungan,” katanya.
Menurut Danton, pihak APMS Anwarudin dan Samsat Kabupaten Jayawijaya telah menjelaskan mengenai penarapan barcode di setiap APMS Kabupaten Jayawijaya.
“Kami memperoleh informasi bahwa penerapan barcode dalam pengisian BBM subsidi belum secara maksimal berjalan karena masih ada kebijakan antara pemerintah kabupaten dan provinsi yang belum terakomodir secara baik,” ujarnya.
Dia menjelaskan sesuai hasil ini, ke depan pihaknya akan memanggil Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jayawijaya dan Samsat untuk membahas masalah ini.
“Keinginan kami penarapan barcode ini sangat baik untuk membantu pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang berasal dari pajak kendaraan. Yang bisa mengisi BBM subsidi hanya kendaraan yang memiliki barkode yang dikeluarkan oleh Samsat karena kendaraannya sudah lunas membayar pajak,” katanya.
Sementara itu Pengawas APMS Anwarudin Wiyono menyambut baik kunjungan kerja dari Komisi II DPR Papua Pegunungan ke APMS Anwarudin untuk melihat sejauh mana penerapan barcode.
“Kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih atas kunjungan kerja dari Komisi II DPR Papua Pegunungan ke APMS Anwarudin untuk menindak lanjuti peluncuran barcode yang telah dilaksanakan oleh bapak gubernur tahun lalu,” ujarnya.
Sebagai penyalur BBM bersubsidi menurutnya, sangat menduking sekali kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan mengenai pemberlakukan barcode.
“Dengan adanya barcode maka BBM bersubsidi tidak dimonopoli oleh pengantre-pengantre kendaraan setiap hari, dan masyarakat kecil pun bisa merasakan manfaat dari BBM subsidi,” katanya.
