WAMENA-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menyatakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) tingkat provinsi harus dihadiri oleh kepala daerah baik baik itu gubernur-wakil gubernur, bupati dan wakil bupati.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI Ribka Haluk mengatakan penyelenggaraan Musrenbang tingkat provinsi adalah merupakan forum tertinggi yang wajib diikuti oleh seluruh kepala daerah di setiap wilayah di Tanah Air khususnya Papua Pegunungan.
“Bapak gubernur nanti tolong memberikan laporan kepada kami, bupati-bupati mana yang hadir dan yang tidak hadir pada penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Provinsi Papua Pegunungan,” katanya saat menghadiri secara virtual Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua Pegunungan tahun 2027.
Menurut Wamendagri Ribka, dengan kehadiran kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten diharapkan kebijakan terkait sinkronisasi program mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten dapat terintegrasi.
“Ke depan dalam penyelenggaraan serupa partisipasi kepala daerah itu wajib. Kalaupun tidak dapat hadir secara langsung maka diupayakan hadir melalui virtual,” ujarnya.
Wamendagri Ribka menjelaskan kehadiran kepala kepala daerah dalam Musrenbang tingkat provinsi akan berdampak besar terhadap program yang nantinya ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan nasional.
“Kami berharap bapak-bapak kepala daerah di Papua Pegunungan untuk ambil bagian dalam penyelenggaraan Musrenbang sehingga memberikan semangat dan motivasi dalam kegiatan tersebut,” katanya.
Ia menambahkan dengan kehadiran seluruh kepala daerah di Papua Pegunungan dalam satu forum resmi maka dapat memberikan indikator kepada Kemendagri RI bahwa komunikasi yang terjadi di Papua Pegunungan berjalan baik.
“Kami tentu berharap pelayanan pemerintahan di daerah tetap berjalan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di delapan kabupaten dengan membuat program yang benar-benar dibutuhkan di daerah,” ujarnya.
